Jumat, 21 Mei 2010

KW oh KW

Ini Zaman edan..banyak orang butuh duit malah dipersulit...

administrasi dipersulit,kinerja jadi turun...cuma gara-gara duit 50 ribu perak...buat yang butuh form ini..ni saya kasih, semoga teman-teman bisa cepat gajian dan tidak dipotong gaji oleh orang-orang yang tak berperikemanusiaan.nih download disini

[+/-] Selengkapnya...

Minggu, 18 Oktober 2009

Papan Proyek PNPM


Sample papan proyek PNPM Kec. Cijaku

[+/-] Selengkapnya...

Senin, 06 Juli 2009

DOKUMENT M2D2, Cantik tapi Tak Menarik.....!!!

Sejak tahun 2007 dimana telah di dengungkan PNPM-PPK dan di tahun 2008 akan berubah warna dan muka menjadi PNPM-Mandiri Perdesaan setiap desa diwajibkan bisa menemukenali Apa Potensi unggulan desa?? Apa yang menjadi Masalahnya?? Bagaimana solusi gagasannya?? Sampai kita selaku Fasilitator memfasilitasi setiap pertemuan dari tingkat Dusun atau kalau di banten mah Kampung sampai tingkat desa untuk bisa menyerap kebutuhan masyarakat dari arus bawah (Buttom Up) dari kalangan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan amanat UUD’45 yaitu Kesejahtaeraan dan Kemakmuran bagi Rakyat Indonesia dan desain Dokumen tersebut biasa kita sebut dengan Dokumen Menggagas Masa Depan Desa (M2D2)

Kalau melihat isi dari dokumen tersebut siapapun akan mengerti kemana arah pembangunan tingkat yang paling bisa bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakatnya yaitu Pembangunan Desa, karena dalam dokumen M2D2 kita bisa melihat Miniatur Peta Sosial Desa yang menggambarkan kondisi riil masyarakat Miskin kita yang di penuhi oleh potensi namun berjubel masalah pun tidak bisa di tanggulangi.
Sehingga masyarakat kita ajak untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi dengan potensi yang ada. Namun,

Sampai dengan sekarang pihak Pemerintah ( Baik Desa, Kecamatan sampai Kabupaten) kelihatannya belum tertarik akan desain dokumen M2D2 yang di hasilkan oleh kader-kader desanya sendiri untuk menjawab kebutuhan pembangunan desanya baik Pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Itu terlihat dari hasil MusrenbangCam bahkan MusrenbangKab yang jelas-jelas mengarahkan arah pembangunan Desa hanya sebagai ambisi dan realisasi janji politik belaka tanpa melihat kebermanfaatannya di Masyarakat khususnya RTM tadi.

Saya hanya berharap adanya keseriusan pihak-pihak terkait khususnya pemerintah daerah dengan kewenangan OTDA nya agar di lihat dulu lah isi dari dokumen M2D2 dan mudah-mudahan intergrasi M2D2 ke dalam program Pemerintah bahkan sebagian desa sudah ada pencanangan mem PERDES kan Dokumen M2D2 bisa benar-benar direlisasikan, digunakan bahkan dipakai menjadi acuan Program Pembangunan Desa,

Kalau ini dilakukan saya yakin seyakin-yakinnya masyarakat Banten Umumnya dan Lebak Khususnya akan menjadi masyarakat yang madani, sejahtera dan mandiri...
Amien......................

* Asep Rizal Utama, Penulis Adalah FK Kecamatan Cijaku

[+/-] Selengkapnya...

Senin, 29 Juni 2009

Utang Raskin Di-deadline Juli


RANGKASBITUNG - Utang beras masyarakat miskin (raskin) Kabupaten Lebak terhadap Sub Bulog Banten sebesar Rp 200 juta lebih, pelunasannya di-deadline Bupati Mulyadi Jayabaya hingga satu bulan ke depan atau akhir Juli nanti.Agar deadline satu bulan tersebut dapat terealisasi, Bupati mengaku telah memanggil Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Lebak Endang Suherman. Endang diminta secepatnya membantu Sub Bulog Banten melakukan penagihan terhadap kecamatan yang masih memiliki tunggakan.
“Kenapa saya memberikan batas waktu pelunasannya satu bulan, karena kasihan warga kurang mampu di kecamatan yang menunggak, nanti malah tidak akan menerima raskin. Karena Sub Bulog Banten hanya akan menyalurkan raskin ke masing-masing kecamatan dan desa yang sudah melunasi pembayarannya,” terang Bupati, kemarin.
Prihal raskin yang sudah dibayar masyarakat namun belum disetor ke Bulog, Bupati tidak melarang uangnya digunakan untuk sementara oleh kepala desa atau pihak kecamatan untuk kepentingan darurat. Akan tetapi saat batas waktu pembayaran, uang yang terpakai harus disediakan untuk dibayarkan ke Sub Bulog Banten.
“Saya pun memaklumi bila ada kades yang terpaksa menggunakan uang raskin dari rakyat untuk kepentingan darurat. Tetapi saat pembayaran, tentu harus segera mengganti dana yang dimaksud untuk diserahkan ke Sub Bulog,” lanjut Jayabaya.
Sementara Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Lebak Endang Suherman yang berhasil dihubungi menegaskan, sejak jumlah utung raskin Lebak masih sebesar Rp 400 juta, pihaknya terus membantu melakukan penagihan terhadap kecamatan atau desa penunggak. Bahkan saat ini, saat utang raskin masih tersisa Rp 200 juta lebaih, pihaknya pun masih terus membantu Sub Bulog untuk melakukan penagihan.
“Karena penagihan masih kami lakukan, semoga deadline yang ditetapkan selama satu bulan dapat diindahkan oleh para kades dan aparat kecamatan,” harap Endang. (day)

[+/-] Selengkapnya...

Warga Baduy Terima Dana PNPM

RANGKASBITUNG – Kenaikan angka penerimaan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan untuk Kabupaten Lebak ternyata mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dari alokasi tahun 2008 lalu.
Pada tahun 2009, Lebak menerima bantuan PNPM Mandiri sebesar Rp 52,720 miliar ditambah anggaran sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 13,180 miliar, atau total sebesar Rp 65,9 miliar. Sementara tahun sebelumnya (2008-red), hanya menerima bantuan PNPM Mandiri sebesar Rp 23,750 miliar dibantu dana sharing APBD sebesar Rp 19 miliar.
“Bantuan PNPM Mandiri tahun ini (2009-red) disebar di 25 kecamatan dengan jumlah desa partisipasi sebanyak 279 desa, termasuk Desa Kanekes (Baduy-red) yang sebelumnya belum pernah terlibat karena terbentur aturan adat,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPKBMPD) Kabupaten Lebak, Adjibulwathoni, dalam acara pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa (kades), badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) se-Kabupaten Lebak di Pendopo Pemkab Lebak, Kamis (25/6) kemarin.
Diharapkan, dari anggaran tersebut angka partisipasi masyarakat yang terlibat itu lebih dari 21.200 orang, dimana 18.000 di antaranya merupakan anggota rumah tangga miskin. “Sementara itu, jumlah masyarakat yang akan memanfaatkan hasil pembangunannya lebih dari 620 ribu jiwa, dan 521.700 jiwa di antaranya merupakan warga miskin,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya mengatakan sebagaimana hasil kajian dari Pemerintah Pusat di Jakarta, ada 3 unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM Mandiri asal Lebak yang mendapatkan predikat terbaik yakni UPK Malingping, Leuwidamar, dan Rangkasbitung. “Hal ini harus menjadi motivasi bagi UPK yang lain, agar bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin,” katanya.
Meski demikian, Mulyadi mengatakan pihaknya optimis tahun berikutnya (2010-red) angka bantuan untuk Kabupaten Lebak bisa meningkat hingga 70 persen dari bantuan yang saat ini didapat.
“Karenanya, mari kita tingkatkan kualitas dan jangan melakukan penyelewengan anggaran yang biasa dilakukan oleh oknum UPK. Jangan kita mengambil keuntungan berlebih dari proyek yang dilaksanakan,” pinta Jayabaya. (sir/brp)

[+/-] Selengkapnya...

Sabtu, 18 April 2009

SBY Minta Pelanggaran Pemilu 2009 Diproses

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pelanggaran Pemilu 2009 diproses. Ia juga minta agar masalah DPT segera diperbaiki pada Pilpres Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh SBY dalam pidato tentang hasil pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 di Istana Negara, Jakarta.
"Munculnya protes soal DPT menunjukkan antusias warga mengikuti Pemilu. Tentu semua gugatan dan tuntutan besar atau kecil, administrasi atau pidana, mestilah diselesaikan secara sungguh-sungguh dan adil. Negara kita adalah negara hukum, maka hukum dan keadilan wajib kita junjung tinggi dan tegakkan bersama," katanya.
Menurut SBY, Bawaslu melaporkan pelaksanaan Pemilu 2009 telah terjadi pelanggaran administrasi dan pidana. Berdasar data awal yang telah masuk di Bawaslu, diperkirakan pelanggaran Pemilu 2009 lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2004 yang mencapai 1.597 kasus administrasi dan pelanggaran pidana sebanyak 594.
SBY juga mengakui jika pelaksanaan Pemilu 2009 jauh lebih rumit ketimbang Pemilu 2009. Sebab, selain diikuti oleh jumlah parpol yang lebih baik, juga diterapkannya jumlah suara terbanyak oleh caleg.
Sebagai Kepala Negara, SBY, meminta agar suhu politik yang memanas di Jakarta, tidak membuat masyarakat mudah terhasut dengan segala macam bentuk provokasi dan hasutan. Presiden ingin masyarakat dapat melihat persoalan secara proporsional.
SBY menilai KPU telah bersikap independen dalam melaksanakan Pemilu 2009. Sikap pemerintah hanya mendukung tugas dari KPU, yakni pemutahiran data kependudukan setahun sebelum Pemilu digelar.
"Sejumlah Perpu dan Perpres telah saya keluarkan, agar KPU dapat bekerja dengan baik. Dari komunikasi saya dengan para gubernur, mereka telah bekerja menyukseskan Pemilu," ujar SBY. (el-shinta.com)

[+/-] Selengkapnya...

Jumat, 17 April 2009

PPS Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung Disuap Caleg PKB Lebak

Hal paling bodoh dan melukai pesta Demokrasi di Kabupaten lebak, kini terjadi. PPS Desa Cidadap, Kecamatan Curugbitung yang bermental MALING telah memeperjualbelikan suara untuk salah seorang Caleg PKB Provinsi Banten nomor urut 2, daerah pemilihan Kabupaten Lebak. Hanya karena ditempel oleh beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah, mental mereka luluh lantak, mungkin perkiraan mereka perbuatan memalukan itu tak akan tercium polisi, Panwaslu dan masyarakat lebak yang mendambakan wakil rakyat hasil pemilihan yang jujur jauh dari jual beli suara, tapi naas, aksi bejat mereka ketahuan juga. dari situs antara (/www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=berita&j=23&id=23171) bisa kita lihat bahwa ketua Panwaslu Lebak, Lita Mulyati telah melimpahkan kasus penyuapan itu ke polres Lebak untuk segera ditindak lanjuti dengan barang bukti 950 ribu rupiah saja.
Bila terbukti, maka oknum PPS itu akan dijerat dengan Undang-undang No. 10 yahun 2008 tentang Pemilu DPR/DPRD/DPD dan Presiden.
Kini tinggal kemauan polres Lebak untuk menindaklanjuti Laporan dari Panwaslu Lebak serta mengembangkannya agar para pihak yang terlibat dalam skandal memalukan ini dapat terungkap termasuk para pelaku lain yang saat ini mungkin masih asyik makan mie Uun sama teh botol.
tinggalah kita sebagai warga yang baik, turut mengawasi kinerja aparat penegak hukum agar melakukan tugasnya secara adil dan transparan. mangga pak di lajengkeun.

[+/-] Selengkapnya...