Warga Baduy Terima Dana PNPM

RANGKASBITUNG – Kenaikan angka penerimaan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan untuk Kabupaten Lebak ternyata mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dari alokasi tahun 2008 lalu.
Pada tahun 2009, Lebak menerima bantuan PNPM Mandiri sebesar Rp 52,720 miliar ditambah anggaran sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 13,180 miliar, atau total sebesar Rp 65,9 miliar. Sementara tahun sebelumnya (2008-red), hanya menerima bantuan PNPM Mandiri sebesar Rp 23,750 miliar dibantu dana sharing APBD sebesar Rp 19 miliar.
“Bantuan PNPM Mandiri tahun ini (2009-red) disebar di 25 kecamatan dengan jumlah desa partisipasi sebanyak 279 desa, termasuk Desa Kanekes (Baduy-red) yang sebelumnya belum pernah terlibat karena terbentur aturan adat,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPKBMPD) Kabupaten Lebak, Adjibulwathoni, dalam acara pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa (kades), badan permusyawaratan desa (BPD), dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) se-Kabupaten Lebak di Pendopo Pemkab Lebak, Kamis (25/6) kemarin.
Diharapkan, dari anggaran tersebut angka partisipasi masyarakat yang terlibat itu lebih dari 21.200 orang, dimana 18.000 di antaranya merupakan anggota rumah tangga miskin. “Sementara itu, jumlah masyarakat yang akan memanfaatkan hasil pembangunannya lebih dari 620 ribu jiwa, dan 521.700 jiwa di antaranya merupakan warga miskin,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya mengatakan sebagaimana hasil kajian dari Pemerintah Pusat di Jakarta, ada 3 unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM Mandiri asal Lebak yang mendapatkan predikat terbaik yakni UPK Malingping, Leuwidamar, dan Rangkasbitung. “Hal ini harus menjadi motivasi bagi UPK yang lain, agar bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin,” katanya.
Meski demikian, Mulyadi mengatakan pihaknya optimis tahun berikutnya (2010-red) angka bantuan untuk Kabupaten Lebak bisa meningkat hingga 70 persen dari bantuan yang saat ini didapat.
“Karenanya, mari kita tingkatkan kualitas dan jangan melakukan penyelewengan anggaran yang biasa dilakukan oleh oknum UPK. Jangan kita mengambil keuntungan berlebih dari proyek yang dilaksanakan,” pinta Jayabaya. (sir/brp)